Dalam melaksanakan tugas BKPSDM mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

    norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

e. pelaksanaan pelayanan penunjang di bidang kepegawaian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

f. pelaksanaan pelayanan penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur;

g. pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen informasi kepegawaian berbasis teknologi;

h. pelayanan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

i. penyelenggaraan kesekretariatan Badan;

j. pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan

   pelatihan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai jumlah SDM sebanyak 24 orang PNS, 7 orang CPNS,  4 orang PPPK Penuh Waktu, 9 Orang PPPK Paruh Waktu dan 1 Orang Non ASN

Menyajikan informasi Penanggungjawab dan Pelaksana Program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang

Berisi informasi sumber dana dan besaran anggaran program/kegiatan di BKPSDM Kab.Batang TA.2026, dapat dilihat di DPA BKPSDM TA. 2026

Berisi informasi LKjIP BKPSDM Kab.Batang TA.2025

Berisi kumpulan SOP Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang, 

Memuat informasi KAK beberapa Kegiatan BKPSDM Tahun Anggaran 2026

Hasil Surey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik di BKPSDM Kabupaten Batang Tahun 2025

Berisi informasi laporan realisasi anggaran APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Batang Tahun 2025

Berisi informasi daftar asset barang inventaris milik Pemda yang ada di BKPSDM Kab. Batang dalam tahun 2026

Berisi informasi beberapalap.keuangan lainnya yang diantaranya laporan rekap pot.dan setoran pajak, daftar realisasi belanja modal yang dihibahkan, perhitungan pendapatan LO tahun 2020.

RKA 2026

Salah satu instrumen perencanaan yang memiliki peran strategis adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batang memiliki urgensi yang tinggi, mengingat adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam regulasi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) resmi bertransformasi menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dengan perluasan fungsi di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Berisi tentang informasi tata cara penyampaian/pengajuan pengaduan penyalahgunaan data informasi publik oleh perorangan maupun organisasi masyarakat.

Berisi contoh form/lembar isian untuk pengaduan

Berisikan informasi tentang SOP PPID yang meliputi beberapa SOP antara lain sebagai berikut :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP), 
2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, 
3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, 
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, 
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik yang diterima

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya

Hasil Penanganan Pengaduan

Memuat informasi pengadaan barang dan jasa BKPSDM Kab. Batang yang terangkum dalam RUP yang telah terdaftar dalam LPSE Kab. Batang

Menyajikan hasil pelaporan LHKPN Kepala BKPSDM  yang telah dikirim dan diverifikasi oleh KPK Tahun Pelaporan 2026

Menyajikan info grafis/informasi dalam bentuk gambar kondisi dan situasi Kab.Batang yang disusun oleh Diskominfo Kab.Batang bekerja sama dengan BPS Batang

Berisi tentang kebutuhan formasi, tata cara pendaftaran dan waktu pelaksanaan

Berisi mengenai Hasil Intregasi Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kab, Batang Tahun Pengadaan 2024

Surat Edaran Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2024 dan lulusan Sekolah Kedinasan STTD

Rencana Strategis BKPSDM Batang  Tahun 2025-2029

SE Kenaikan Pangkat 2026

Surat Fasilitasi Ujian Dinas dan  Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Tahun 2026

Pengajuan Tugas Belajar Mandiri Per Tanggal 9 September 2025 Tanpa Mengirim Berkas Ke BKPSDM
Silahkan dapat mengisi pada link yang sudah tertera. Apabila sudah mengisi silahkan konfirmasi ke PIC yang tertera.

Ringga : 087734766838
Bisma  : 085713430300

Untuk Proses Pengajuan Tugas Belajar Gratis !

Persyaratan Pengajuan Tugas Belajar Mandiri :

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Batang melalui Pimpinan OPD

2. Surat Pengantar dari pimpinan OPD

3. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir

4. Fotocopy DP3/SKP tahun terakhir yang telah dilegalisir

5. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dari Pimpinan OPD

6. Surat keterangan uraian tugas dari Pimpinan OPD

7. Surat rekomendasi dari Pimpinan OPD 

8. Surat keterangan lulus ujian masuk dari Pimpinan Lembaga yang berwenang

9. Jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang berwenang

10. Surat Keterangan Akreditasi (minimal B) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang

11. Asli Surat Keterangan Dokter Pemerintah

12. Daftar Riwayat Hidup

13. Penyesuaian Ijazah Bermaterai 10.000

14. Fotocopy Ijazah Sebelumnya

Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi pada Pemerintah Kabupaten Batang

- Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j

- Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008

- Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012

- Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016

Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemkab Batang

Informasi topologi dan konfigurasi server pada Pemerintah Kabupaten Batang.

- sda

Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemkab Batang.

Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK Pemerintah Kabupaten Batang. 

- sda

Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Terjaganya Keamanan Informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemkab Batang.

Dokumen Daftar Akun pada Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemkab Batang.

- sda

Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemkab Batang.

Dokumen/ catatan Log Informasi akses user pada sistem informasi Pemerintahan berbasis Elektronik Pemkab Batang.

- sda

Dapat mengakibatkan kerusakan pada hardware/ software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemkab Batang.